Wonogiri, RelasiPublik.COM – Anggaran Pileg, Pilpres dan Pilbup diminta untuk dikaver dari APBN. Dengan demikian, KPUD dapat lebih independen, karena tinggal menjalankan anggaran yang diberikan KPU Pusat.
“Selama ini, pemerintah daerah juga harus ikut terbebani dengan anggaran Pilkada. Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah, semuanya bisa dikaver melalui APBN. Jadi Pileg, Pilpres, Pilgub, maupun Pilbup cukup dari satu penganggaran saja,” ujar Ketua KPU Wonogiri Toto Sihsetya Adi
Menurut dia, Pemilu serentak 2024 tinggal tiga tahun lagi. Untuk itu, pemerintah daerah perlu bersiap lebih dini dalam hal penganggaran Pemilu serentak 2024.
“Kami berharap anggaran Pemilu serentak 2024 mendatang cukup berasal dari APBN saja,” ujarnya.
Toto mengatakan, selain soal anggaran, ada persoalan lain yang dihadapi masih banyaknya. Diantaranya, adanya area blankspot area atau area tanpa sinyal internet.
Pada Pilkada 2020 lalu, paling tidak terdapat 200 TPS yang berada di blankspot area. Akses internet sangat dibutuhkan, sebab jangan sampai saat hari “H” tiba-tiba internet macet. Minimal, tutur Toto, internet sampai desa sudah mumpuni.
Ketua KPU Wonogiri menyatakan, pada Pemilu serentak mendatang, pihaknya memerlukan gudang supaya lebih mudah mengelola logistik. Sebab selama ini pihaknya setiap pesta demokrasi selalu keteteran dalam hal penyedian tempat penyimpanan logistik. Ia berharap, Pemkab dapat memberikan fasilitasi atau meminjamkan satu tempat yang representatif.
“Apakah diberi gudang baru atau diperbolehkan menggunakan GOR Giri Mandala. Kalau bisa menggunakan GOR agar lebih tersentralisasi, lebih mudah mengelola logistik,” tandasnya. (CH)
Discussion about this post